TaraNews.Oneline – Di tengah proses hukum pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lombok Barat berinisial LAZ, dinamika politik mulai mengemuka. Sejumlah partai politik pengusung dikabarkan mulai membahas figur yang akan mengisi kursi Wakil Bupati Lombok Barat.
Namun, langkah tersebut mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KASTA NTB Kabupaten Lombok Barat. Ketua DPD KASTA NTB Lombok Barat, Tantowi Jauhari, menilai pembahasan mengenai pengisian jabatan wakil bupati pada saat ini belum menjadi prioritas karena masyarakat masih menanti kepastian hukum atas kasus yang tengah bergulir.
Menurut Tantowi, perhatian seluruh pihak semestinya diarahkan pada proses penegakan hukum, pembenahan birokrasi, serta pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
“Masih terlalu dini berbicara mengenai siapa yang akan mengisi kursi Wakil Bupati. Luka masyarakat akibat dugaan praktik korupsi yang mencoreng pemerintahan Lombok Barat belum terobati. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kepastian hukum, transparansi, dan perbaikan tata kelola pemerintahan, bukan manuver politik,” tegas Tantowi, Sabtu (1/8/2026).
Ia menilai kasus OTT tersebut harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat. Menurutnya, perbaikan tidak cukup hanya pada aspek kepemimpinan, tetapi juga harus menyentuh tata kelola birokrasi secara menyeluruh.
KASTA NTB juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap jajaran birokrasi atau pihak-pihak yang diduga masih memiliki keterkaitan dengan kepemimpinan sebelumnya. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan pemerintahan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik yang bertentangan dengan hukum.
Selain itu, KASTA NTB mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara yang sedang berjalan hingga ke akar persoalan apabila ditemukan keterlibatan pihak lain berdasarkan alat bukti yang sah.
“Jangan sampai perhatian publik dialihkan oleh perebutan jabatan. Rakyat masih menunggu keadilan, menunggu pemerintahan yang bersih, dan menunggu pertanggungjawaban atas peristiwa yang telah melukai kepercayaan mereka,” ujarnya.
KASTA NTB juga mengingatkan seluruh partai politik agar mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik jangka pendek. Organisasi tersebut menilai momentum pasca OTT seharusnya menjadi titik awal pembenahan tata kelola pemerintahan, bukan sekadar ajang kontestasi politik.
“Fokus utama saat ini adalah evaluasi total dan pembenahan birokrasi agar kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat dipulihkan. Setelah itu, agenda politik dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Tantowi.