TARAnews – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, persoalan sampah di wilayah tersebut dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan. KASTA NTB DPD Lombok Barat menyampaikan kritik terhadap efektivitas penggunaan anggaran daerah dalam penanganan sampah.
Ketua DPD KASTA NTB Lombok Barat, Tontowi Jauhari, menyoroti pengadaan delapan unit truk sampah baru oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat pada awal Januari 2026. Total anggaran pengadaan armada tersebut mencapai Rp 4,4 miliar.
Menurut Tontowi, penambahan armada itu semestinya mampu meningkatkan ritase pengangkutan sampah hingga mencapai target 100 ton per hari, sekaligus mengurangi titik-titik penumpukan sampah di sejumlah wilayah.
“Kami mencatat Pemda telah membelanjakan Rp 4,4 miliar uang rakyat untuk delapan truk baru. Secara logika, dengan tambahan armada tersebut, tumpukan sampah seharusnya berkurang drastis. Namun hingga satu tahun kepemimpinan ini, persoalan sampah di lapangan dinilai masih belum tertangani secara optimal,” ujarnya kepada media, Senin (23/2/2026).
Berdasarkan pantauan KASTA NTB di lapangan, sejumlah titik masih mengalami penumpukan sampah, di antaranya kawasan Pasar Seni Senggigi yang merupakan area wisata, beberapa Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di wilayah Gerung, area Jembatan Dasan Geres, serta Dusun Jerneng, Desa Ombe, Kecamatan Labuapi. Di salah satu titik tersebut bahkan sempat terjadi insiden kebakaran akibat tumpukan sampah.
Kondisi ini, lanjut Tontowi, diperparah dengan adanya pembatasan pembuangan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok, yang berdampak pada menumpuknya sampah di berbagai TPS karena tidak terangkut tepat waktu.
Ia menilai, pengadaan armada baru perlu diimbangi dengan strategi operasional yang terencana, termasuk pengaturan distribusi armada di 10 kecamatan serta kejelasan anggaran operasional seperti bahan bakar minyak (BBM).
“Pengadaan armada tidak boleh berhenti pada seremonial penyerahan saja. Harus dipastikan distribusi merata dan sistem pengangkutan berjalan efektif. Jika sistemnya tidak dibenahi, penambahan armada sebanyak apa pun tidak akan menyelesaikan persoalan,” tegasnya.
KASTA NTB pun mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola persampahan, mengingat persoalan tersebut bersentuhan langsung dengan kesehatan, kebersihan lingkungan, serta citra daerah, khususnya kawasan wisata.