TARAnews.oneline – Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Diskusi Terpumpun bertajuk “Menghadirkan Layanan Pendidikan Inklusif Tahun 2026” di Ballroom Kantor Bupati, Selasa (24/2/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mempercepat penyediaan layanan pendidikan inklusif berbasis data.
Kepala Bapperida Lombok Tengah, H. Lalu Wiranata, dalam laporannya menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil cut off Pendataan Profil Belajar Siswa (PBS) serta proses verifikasi dan validasi asesmen lanjutan yang dilakukan melalui jejaring Puskesmas di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.
“Dari 9.934 peserta didik yang terdata, sebanyak 5.317 siswa teridentifikasi memiliki hambatan fungsional belajar dengan tingkat beragam, terdiri atas 540 siswa kategori berat, 2.818 kategori sedang, dan 1.959 kategori ringan. Data ini menjadi dasar penting dalam perencanaan layanan pendidikan yang lebih terarah dan sistematis,” ujarnya.
Ia menambahkan, temuan tersebut berkaitan erat dengan peningkatan mutu layanan pendidikan, termasuk penguatan karakter, peningkatan literasi dan numerasi, serta penanganan angka anak tidak sekolah yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Data PBS yang telah divalidasi Dinas Kesehatan kini menjadi salah satu basis dalam perencanaan pembangunan daerah.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa data 5.317 siswa dengan hambatan fungsional belajar menjadi dorongan kuat bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah strategis.“Pendidikan inklusif tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja.
Diperlukan kolaborasi lintas perangkat daerah—pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemerintah desa—serta dukungan dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, dan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada mitra pembangunan, termasuk perwakilan Kedutaan Besar Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) serta Program INOVASI, yang selama ini mendukung penguatan pendekatan pembangunan berbasis data dan peningkatan kapasitas satuan pendidikan di Lombok Tengah.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diarahkan untuk memenuhi lima aspek akomodasi layak, meliputi akses fisik dan lingkungan, pembelajaran adaptif, penyediaan alat bantu dan teknologi asistif, dukungan sosial-emosional, serta tata kelola sekolah yang akuntabel dan tangguh.
Melalui forum ini, Pemkab Lombok Tengah berharap setiap komitmen dukungan dapat dirumuskan secara jelas dan terukur—mencakup sasaran penerima manfaat, waktu pelaksanaan, serta mekanisme pemantauan berkelanjutan—agar dampaknya segera dirasakan oleh anak-anak.
“Forum ini menjadi momentum percepatan menghadirkan layanan pendidikan inklusif bagi seluruh anak Lombok Tengah. Kami ingin memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan yang bermutu,” tutup Wakil Bupati saat membuka kegiatan secara resmi.