TaraNews.Online – Sasaka Nusantara Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima berkas aduan dari Forum Guru Honorer Non-ASN Kabupaten Lombok Barat terkait nasib 1.632 tenaga pendidik yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 31 Desember 2025.
Berkas aduan tersebut diserahkan langsung kepada Ketua Umum Sasaka Nusantara, YMH. Lalu Ibnu Hajar, di Markas Besar Sasaka Nusantara. 6/5/2026.
Dalam dokumen itu, para guru honorer menyampaikan data jumlah tenaga non-database yang terdampak, kronologi pengabdian yang rata-rata telah berlangsung lebih dari 10 tahun tanpa kejelasan status, serta sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
Tuntutan tersebut meliputi kepastian Nomor Induk Pegawai (NIP), skema pengangkatan melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, serta penolakan terhadap rencana PHK massal.
Menanggapi hal itu, Lalu Ibnu Hajar menegaskan komitmen organisasinya untuk memperjuangkan nasib para guru honorer. Ia menilai, peran guru sangat krusial dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Guru adalah tongkat komando peradaban. Jika guru honorer disingkirkan, maka masa depan daerah juga terancam. Sasaka Nusantara tidak akan tinggal diam,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Sasaka Nusantara menyiapkan tiga strategi utama. Pertama, advokasi hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sasaka Nusantara yang akan mendampingi 1.632 guru honorer secara gratis, termasuk menyiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila terjadi PHK sepihak.
Kedua, lobi kebijakan dengan membawa langsung berkas aduan ke sejumlah lembaga negara, antara lain Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi X DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta Ombudsman Republik Indonesia dalam waktu dekat.
Ketiga, aksi konstitusional berupa rencana menggelar aksi damai berskala besar apabila tidak tercapai solusi yang mengakomodasi kepentingan para guru honorer.
Selain itu, Sasaka Nusantara juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Kepada BKN dan KemenPAN-RB, organisasi ini meminta adanya diskresi khusus bagi guru honorer Lombok Barat yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun agar dapat masuk dalam database BKN melalui mekanisme tambahan.
Kepada Komisi X DPR RI, Sasaka Nusantara mendesak dilakukannya pemanggilan terhadap Bupati Lombok Barat dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengevaluasi kebijakan dan alokasi anggaran pendidikan di daerah tersebut.
Sementara itu, kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Sasaka Nusantara meminta agar wacana PHK dihentikan dan membuka ruang dialog bersama Forum Guru Honorer guna mencari solusi, termasuk opsi PPPK paruh waktu sesuai regulasi terbaru.
Di sisi lain, Lalu Ibnu Hajar juga mengimbau para guru honorer agar tetap menjalankan tugas mengajar seperti biasa dan tidak melakukan tindakan anarkis. Ia meminta para guru mempercayakan proses perjuangan kepada Sasaka Nusantara.
Sebagai bagian dari tindak lanjut, Sasaka Nusantara telah menyusun langkah taktis dalam tujuh hari ke depan. Di antaranya pengiriman berkas resmi ke lembaga terkait, audiensi dengan Ombudsman RI Perwakilan NTB, konferensi pers nasional untuk membangun opini publik, hingga rapat dengar pendapat dengan DPRD Lombok Barat.
Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ditemukan titik temu, Sasaka Nusantara menyatakan siap mengirimkan surat pemberitahuan aksi damai kepada aparat kepolisian dengan melibatkan ribuan guru honorer.
Sasaka Nusantara juga membuka layanan pengaduan selama 24 jam bagi guru honorer dan masyarakat melalui LBH dan sekretariat organisasi sebagai bagian dari upaya pendampingan.